Home » Dunia Ilmiah » Makalah Kebijakan Publik

Makalah Kebijakan PublikMakalah Apa Itu Kebijakan Publik. Buat anda yang sedang mencari referensi Makalah Ilmu Sosial dan Makalah Ilmu Politik berikut ini saya mempunyai Makalah Kebijakan Publik. Semoga makalah kebijakan publik berikut ini dapat membantu anda untuk mengerjakan mata kuliah anda.

Apa Itu Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Model Dan Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan public terdapat model-model untuk mengkaji kebijakan public. Penggunaan model ini sangat besar manfaatnya. Kebijakan public merupakan proses yang kompleks. Model hadir untuk menyederhanakan dan memahami realitas yang kompleks tersebut.

Ada beberapa criteria penggunaan model yang baik menurut Thomas Dye. Pertama, model tidak boleh terlalu sederhana tetapi juga tidak boleh terlalu kompleks. Model yang terlalu sederhana akan mendorong terjadinya pengertian yang salah. Sedangkan model yang terlalu kompleks justru akan membingungkan. Kedua, Model seharusnya mengarahkan perhatian pada apa yang signifikan mengenai kebijakan public. Ketiga, model yang baik seharusnya berhubungan dengan dunia nyata dan menjembatani pemahaman yang lebih besar pada situasi atau proses kebijakan yang spesifik. Keempat, model harus mengomunikasikan konsep yang dapat dipahami bersama. Kelima, model seharusnya menyarankan sejumlah hubungan yang dapat diuji, dapat diamati, diukur dan diverifikasi. Keenam, model seharusnya menyarankan penjelasan bagi kebijakan public.

Menurut Lester dan Stewart, model kebijakan yang paling baik adalah model elitis dan model pluralis.Model elitis merupakan model yang cukup baik untuk menjelaskan pembentukan kebijaksanaan public yang berlangsung di negara-negara dengan system otoriter.

Teori elit mengatakan bahwa kebijakan public merupakan produk elit (sekelompok individu yang sangat kuat yang mendominasi kekuasaan bagi kepentingan mereka), yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Thomas Dye, hal ini dikarenakan rakyat memiliki perilaku yang apatis, dan tidak memiliki informasi yang baik mengenai kebijakan public. Sehingga dalam hal ini kebijakan-kebijakan public bukan berasal dari tuntutan-tuntutan masyarakat luas, akan tetapi dari kepentingan kelompok elit. Model yang kedua yaitu Model Pluralis. Model ini menekankan pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam system demokrasi, terlebih demokrasi pluralis seperti di Amerika Serikat.

Di samping model dalam menganalisa kebijakan public, terdapat pula pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan tersebut antara lain Pendekatan Kelompok, Pendekatan Proses Fungsional, Pendekatan Institusionalisme, Pendekatan Peran Serta Warganegara dan Pendekatan Psikologis. Sedangkan menurut Lester dan Stewart, ada 9 pendekatan lainnya yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternative yaitu Pendekatan Proses, Pendekatan Substantif, Pendekatan Logical-Positivist, Pendekatan Ekonometrik, Pendekatan Fenomologik (postpositivist), Pendekatan Partisipatori, Pendekatan Normatif atau Preskriptif, Pendekatan Ideologik dan Pendekatan Historis.

Pendekatan Kelompok menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki anggapan dasar bahwa interaksi dari perjuangan antara kelompok-kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Tujuan dari pandangan ini adalah untuk membentuk “social equilibrium”. Sedangkan Pendekatan Proses Fungsional menekankan pada proses-proses fungsional yang ada di dalam proses kebijakan public. Tujuh kategori analisis fungsional menurut Harold Laswell yang dapat digunakan sebagai dasar pembahasan teori fungsional yaitu Intelegensi, Rekomendasi, Preskripsi, Invocation, Aplikasi, Penilaian dan Terminasi. Kemudian Pendekatan Institusionalisme menekankan pada lembaga-lembaga pemerintah dan substansinya pada kebijakan public. Pendekatan Peran Serta Warga Negara, didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik. Muenurut pendekatan ini para pembuat kebijakan lebih responsive terhadap warga negara yang mempunyai peran serta. Pendekatan Psikologis, menurut Amir Santoso menjelaskan hubungan antarpribadi antara perumus dan pelaksana kebijakan.

Sementara Pendekatan Proses menekankan pada proses atau tahapan-tahapan kebijakan. Pendekatan Substantif menekankan pada spesialisasi keahlian dalam bidang substantive, misalnya spesialis kebijakan energy, special kebijakan kesejahteraan dan sebagainya. Pendekatan Logical-Positivist dikenal juga sebagai Pendekatan Behavioral atau pendekatan keilmuan. Pendekatan ini menggunakan alat-alat analisa yang canggih. Pendekatan Ekonometrik dikenal juga dengan pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sifat alami manusia adalah “rasional”. Pendekatan Fenomologik atau postpositivist merupakan pendekatan yang lebih menggunakan studi-studi kasus secara berkelanjutan. Pendekatan Partisipatori, memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi sehingga para pembentuk kebijakan bisa membuat rekomendasi dan keputusan yang lebih baik. Pendekatan ini bisa bermanfaat untuk pembentukan agenda, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan.

Pendekatan Normatif atau Preskriptif, biasanya digunakan oleh ilmuwan praktisi, seperti Henry Kissinger. Pendukung pendekatan ini seringkali menyarankan suatu posisi kebijakan dengan menggunakan retorika dalam suatu cara yang lihai untuk meyakinkan pihak lain tentang manfaat dan posisi mereka. Pendekatan Ideologik, disebut juga sebagai “visi” yang dimiliki oleh ilmuwan politik, terbagi atas  “visi yang dibatasi” dan ”visi yang tidak dibatasi”.  Pendekatan Historis, mengandalkan pada pola-pola yang ada dalam pembuatan kebijakan public. Seperti di Amerika Serikat yang memiliki kecenderungan-kecenderungan konservatis dan juga liberal.

Permasalahan (masalah) Publik

Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habis-habisnya bak mengurai benang kusut. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut ‘menitipkan’ suaranya tersebut. Proses tawar-menawar (bargaining) antaraktor pembuat kebijakan, dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, seringkali disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (power) itu sendiri.

Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu-persatu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan. Karena, sejatinya setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil assessment dari masalah publik. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan ataukah ada yang bukan masalah kebijakan?

Sebuah paradigma kebijakan publik yang kaku (rigid) dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula (Fadillah Putra: 2003). Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan publik.

Seorang pakar kebijakan kenamaan Barat, William Dunn membedakan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan (Dunn: 1995). Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan.

Pertama, saling bergantung (interdependence), maksudnya adalah bahwa masalah kebijakan seringkali mempengaruhi masalah kebijakan yang lainnya (complicated). Russel L. Ackroff menyebutnya dengan nama messes, yaitu masalah kebijakan bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah (Ackroff, 1974:21). Oleh karena rumitnya masalah tersebut, analisis terhadapnya pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif.

Kedua, yaitu subjektif (subjective), yaitu sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Walaupun sejatinya, sebuah masalah juga bisa bersifat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar.

Para administrator diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customers, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Publik sangat menaruh harapan yang besar kepada para administrator publik, yaitu harapan agar para administrator publik tersebut memberikan pelayanan yang baik kepadanya (good public service) (Irfan Islamy: 1997). Sebuah harapan yang tidak muluk-muluk dan wajar mengingat para administrator publik tersebut sejatinya adalah pelayan publik.

Perencanaan Kebijakan Publik 

Isu Kebijakan Publik

Suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, biasanya menjadi isu terlebih dahulu. Isu ini menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah public, ketika masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan suatu isu agar masuk ke agenda kebijakan.

Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Cobb dan Elder mendefinisikan agenda kebijakan sebagai “a set of political controversies that will be viewed as falling within range of legitimate concerns meriting attention by a decision making body”. Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan.

Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa criteria, yakni: Pertama, bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan, misalnya saja kebakaran hutan. Kedua, suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut mempunya sifat partikularitas, di mana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar seperti kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global. Ketiga, mempunyai emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest. Keempat, mendorong munculnya pertanyaan mmenyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat. Kelima, isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.

Sedangkan Mark Rushefky menyatakan bahwa suatu isu akan menjadi agenda melalui konjungsi tiga urutan. Pertama, pengidentifikasian, yakni tahap pengidentifikasian masalah yang didiskusikan sebelumnya. Urutan kedua, menitikberatkan pada kebijakan atau pemecahan masalah. Urutan ketiga, merupakan urutan politik (political stream). Pada urutan ini biasanya disusun dari perubahan-perubahan dalam opini public, hasil pemilu, dan sebagainya.

Di samping itu, ada pula faktor-faktor yang mendorong para pembuat kebijakan mengabaikan suatu masalah public sehingga tidak masuk ke dalam agenda public. Menurut Peter Bachrach dan Morton Barazt, konsep tidak membuat keputusan (non-decision) merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah atau menghilangkan tuntutan-tuntutan yang menghendaki perubahan dalam alokasi keuntungan-keuntungan dan hak-hak istimewa dalam masyarakat sebelum mendapatkan akses ke dalam pembuatan kebijakan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menghalangi suatu masalah masuk ke dalam agenda sistemik atau pemerintah, yaitu dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku, dan menyangkut pengelolaan konflik.

Jenis-jenis Agenda Kebijakan

Roger Cobb dan Charles Elder mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yakni agenda sistemik dan agenda lembaga atau pemerintah. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian public dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. Agenda lembaga atau pemerintah terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah. Pokok-pokok agenda lembaga dapat dibedakan menjadi pokok-pokok agenda lama dan pokok-pokok agenda baru. Pokok-pokok agenda baru timbul dari keadaan atau kejadian-kejadian tertentu.

Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Mengenai perumusan kebijakan publik ini, Lester dan Stewart (Purwanto, 2005) mengatakan bahwa: the stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law.

Sedangkan Jones (1996) mengistilahkan perumusan kebijakan publik sebagai formulasi, dimana: formulation is a derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem. Pengertian perumusan kebijakan publik dalam penelitian ini mengutip pendapat Anderson (Winarno, 2002) bahwa perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek seperti bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.

Perumusan kebijakan dibuat bukan tanpa pertimbangan tertentu. Menurut Purwanto (2005b) ada asumsi-asumsi yang berkenaan dengan formulasi (perumusan) kebijakan, yaitu: (1) tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu aktor, (2) sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas, (3) tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah, (4) formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang, dan (5) karena bersifat kompetisi antar aktor maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan menang.

Implementasi kebijakan publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Fasilitas (facility)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan publik

evaluasi perumusan kebijakan.

evaluasi implementasi kebijakan.

evaluasi lingkungan kebijakan.

4 fungsi evaluasi kebijakan publik

Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.

Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.

Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;

Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

11 model evaluasi formulasi kebijakan publik

model kelembagaan

model proses

model kelompok

model elit

model  rasional

model inkremental

model teori permainan

model pilihan publik, dan

model sistem

model demokratis

model perumusan strategis

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.

Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.

OutPut/ keluarannya sepertia apa? Jawabannya sangat tergantung

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi :

Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut  William Dunn (1999) sebagai evaluasi summatif.

Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.

Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (output) kebijakan.

Tiga Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Pendekatan Evaluasi Semu

Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif Untuk menghasilkan Informasi valid Tentang hasil kebijakan

Asumsi:

Ukuran manfaat atau terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial

Bentuk-Bentuk Utama:

Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem Sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktek

Teknik:

Sajian grafik Tampilan tabel Angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu regresi

Pendekatan Evaluasi Formal

Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.

Asumsi:

Tujuan dan Sasaran dari pengambilan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai.

Bentuk-bentuk Utama:

Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimental Evaluasi proses Retrospektif (expost) evaluasi hasil retrospektif.

Teknik:

Pemetaan sasaran klarifikasi nilai kritik nilai pemetaan hambatan Analisis dampak saling Disecounting

Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis

Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Asumsi:

Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

Bentuk-bentuk Utama:

Penilaian tentang Dapat tidaknya Dievaluasi Analisis uitilitas multi-atribut.

Teknik:

Brainstorming Analisis argumentasi delphi kebijakan Analisis Survei Pemakai.

James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan:

evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi,

evaluasi impak atau evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan,

evaluasi kerjakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan

evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Related Post & Sponsor: Makalah Kebijakan Publik

KTI Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Pemberian Makanan Pendamping ASI

Skripsi Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa

Makalah Leasing dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Skripsi Pengembangan Kecerdasan Kinestetik Anak TK 4-6 TH Melalui Pembelajaran Seni Tari

Tesis Kajian Hukum Atas Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perjanjian Perdagangan Garmen Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Terhadap Persaingan Perdagangan Garmen Produk Impor Sebagai Upaya Perekonomian Indonesia