Home » Dunia Ilmiah » Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan

Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan KaryawanSkripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi skripsi yang berjudul “Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri” namun yang saya kutip kali ini hanya Latar Belakang dari Bab I. Berikut ini adalah kutipan Latar Belakang Bab I Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi dan pasar bebas memang diharapkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi global. Perdagangan secara global membantu banyak negara untuk berkembang lebih cepat. Globalisasi juga dianggap membuat negara-negara berkembang mendapat akses pengetahuan yang tak dapat diperoleh sebelumnya. Globalisasi seolah merupakan kemajuan yang harus diterima negara-negara berkembang, jika mereka ingin berkembang dan memerangi kemiskinan secara efektif. Tetapi bagi kebanyakan orang di negara-negara berkembang, globalisasi tidak membawa keuntungan ekonomi yang dijanjikan.

Globalisasi dalam prakteknya negara berkembang harus membiayai efisiensi dunia demi kesejahteraan negara maju. Selatan membiayai efisiensi global demi keuntungan dan kemajuan Utara. Market failures atau kegagalan-kegagalan pasar terjadi dimana-mana, tidak saja disebabkan oleh tuntutan kondisional untuk dapat terwujudnya pasar yang self-regulating tidak terpenuhi (karena asumsi terwujudnya persaingan-bebas yang murni untuk terbentuknya pasar bebas terbukti tidak empirik-realistik), tetapi juga karena adanya kepentingan ekonomi dan nonekonomi yang harus diraih dan dipertahankan untuk melalui upaya mendistorsi pasar secara nyata

Kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin telah memunculkan semakin banyak orang di Dunia Ketiga menjadi semakin miskin. Pada 1990, 2.718 milyar penduduk hidup dengan uang kurang dari $ 2 per hari, sedangkan pada 1998 jumlah penduduk miskin yang hidup dengan uang yang kurang dari $ 2 perhari diperkirakan 2.801 milyar. Hal ini terjadi berkenaan dengan peningkatan total pendapatan dunia secara aktual sebesar rata-rata 2,5 % setiap tahunnya.

Globalisasi belum berhasil mengurangi kemiskinan dan belum berhasil menjamin stabilitas. Krisis di Asia dan Amerika Latin telah mengancam perekonomian dan stabilitas negara-negara berkembang, bahkan krisis 1997 dan 1998 merupakan sebuah ancaman bagi seluruh perekonomian dunia. Bahkan krisis yang lebih besar terjadi sebelumnya. Krisis ekonomi, keuangan dan perbankan terbesar yang terjadi di Amerika Serikat pada 1930-an, yaitu 9.106 ditutup atau dibantu.

Globalisasi dan pengenalan ekonomi pasar belum memberikan hasil-hasil yang dijanjikan di Rusia dan bagi kebanyakan perekonomian lain yang sedang melakukan transisi dari komunisme ke sistem ekonomi pasar. Namun sebaliknya sistem tersebut menghasilkan kemiskinan yang begitu besar globalisasi adalah the new imperialism, dalam bentuknya sebagai the new system of global internasional capitalist class, yaitu TNCs (transnational corporations yang saat ini mencapai jumlah 37.000), Bank Dunia, IMF, IFIs (international financial institutions sebagai “the global financial network),    G-7, TC (Trilateral Commission) dan WEF (the World Economic Forum)

Krisis pertengahan 1997 tersebut juga melanda Indonesia, bahkan Indonesia merupakan negara yang menderita paling parah. Pertumbuhan ekonomi yang tahun sebelumnya sekitar 7 % per tahun merosot tajam sampai – 13,7 % dan inflasi mencapai 77,6 % pada 1998. Dalam kaitan ini, pada tanggal 3 April 1998 Pemerintah menetapkan 7 bank (Bank Kredit Asia, Bank Centris Internasional, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Bank Hokindo dan Bank Surya) dibekukan kegiatan operasinya (BBO) dan 7 bank lainnya (BDNI, Bank Exim, Bank Danamon, Bank Umum Nasional, Bank Tiara Asia, Bank PDFCI dan Bank Modern) diambilalih (BTO). Selanjutnya karena kondisi beberapa bank BTO tersebut semakin memburuk, maka pada awal Agustus 1998, 3 bank BTO (BDNI, Bank Umum Nasional dan Bank Modem) dibekukan kegiatan operasinya.

Pendirian awal Bank Islam berlangsung di Melayu pada pertengahan 1940-an dan di Pakistan pada akhir 1950-an. Bank Pakistani merupakan bank yang berdiri di Pakistan yang memberikan kredit tanpa bunga kepada pemilik tanah yang miskin untuk memodali pertanian. Bank tidak membebankan bunga pinjaman dan pihak penanggung pemilik tanah yang kaya mendepositokan uangnya di bank ini dan tidak menerima bunga (riba) atas deposito mereka. Bisa diasumsikan bahwa standar pengelolaan pertanian yang lebih tinggi akan membawa kepada ekspansi laba usaha karena pada deposan bank yang memiliki tanah ikut memutuskan tentang cara pemberian pinjaman dan perskotnya serta kepada siapa pinjaman diberikan. Namun demikian bank tersebut bubar setelah berjalan hanya beberapa tahun saja, sementara utang-utangnya sebagian besar baru dilunasi awal 1960-an karena para debitur bank ini melunasi uangnya kepada bank secara mencicil.

Bank Islam modern pertama didirikan di Mesir di bawah pimpinan Ahmad El-Najjar dengan menggunakan konsep bagi hasil di kota Mit Ghamr pada 1963. Eksperimen itu dilakukan sampai pada 1967. Proyek ini ditutup, pada pertengahan 1967, karena beberapa alasan dan operasinya diambil alih oleh Bank Nasional Mesir dengan berdasarkan bunga. The Nasir Social Bank, didirikan di Mesir 1971, dideklarasikan sebagai bank komersial bebas bunga, meskipun demikian surat ijinnya dibuat tidak berdasarkan hukum Islam atau Syariah.

Muslim Pilgrims Saving Corporation didirikan 1963 untuk memberikan layanan tabungan haji warga Malaysia. Pada 1969 badan ini berkembang menjadi Pilgrims Management and Fund Board atau kini disebut Tabling Haji. Tabung Haji telah bertindak sebagai sebuah perusahaan permodalan yang menginvestasikan tabungan para calon haji sesuai dengan hukum Islam, namun perannya agak terbatas, yakni sebagai institusi keuangan nonbank. Keberhasilan Tabung Haji, bagaimanapun, menjadi pendorong untuk mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), bank komersial Islam yang beroperasi penuh di Malaysia pada 1983.

Institusi Islam yang bertahan pada periode awal adalah Nasser Social Bank (Mesir) dan Tabung Haji (Malaysia). Nasser Social Bank didirikan sebagai bank komersial tanpa bunga pada 1971, di masa presiden Anwar Sadat, yang beroperasi sebagai sebuah otoritas publik dengan. status otonom, tetapi tanpa secara spesifik menyebutkan Islam dalam anggaran dasarnya. Bank ini masih eksis sebagai agen bantuan pinjaman kemasyarakatan bagi kalangan miskin yang tidak mampu melunasi utang (tentu saja hal ini tidak diharapkan), memberikan pinjaman kepada mahasiswa dan proyek-proyek kecil, dan berfungsi di bawah Kementrian Urusan dan jaminan social.

Dari jumlah hanya satu bank di dunia pada 1963, jumlahnya bertambah menjadi sembilan bank pada 1980 dan bertambah dua puluh empat bank dan lembaga keuangan Islam pada 1985.

Perkembangan bank dan institusi keuangan Islam tidak hanya di negara Muslim tetapi juga di negara non Muslim. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh The International Association of Islamic Banks (IAIB), terdapat 100 institusi keuangan Islam pada 1993 dan meningkat menjadi lebih dari 176 institusi keuangan Islam, pada sektor pemerintah dan sektor swasta, baik kelompok negara Muslim maupun kelompok negara Non-muslim pada 1997. Institusi-institusi tersebut mempunyai total modal US$2,39 milyar, total aset US$ 53,82 milyar dan total deposit US$41,59 milyar pada 1993. Institusi-institusi tersebut meningkat cukup tajam dengan mempunyai total modal US$7,27 milyar, total aset US$147,69 milyar dan total deposit US$1 12,59 milyar pada 1997. Total net profitnya US$ 0,61 milyar pada 1994 meningkat menjadi US$ 1,22     pada 1997.

Pada 2005, perbankan Islam mempunyai modal gabungan mencapai US$ 13 milyar, asetnya mencapai US$ 265 milyar dengan melakukan investasi US$ 400 milyar. Total depositnya mencapai US$ 202 milyar dengan rata-rata pertumbuhan antara 10 % sampai 20 %. Di seluruh dunia terdapat sekitar 270 bank Islam dengan kinerja yang luar biasa.

Beberapa institusi keuangan Islam bahkan beroperasi di tiga belas lokasi lain, diantaranya Australia, Bahama, Kanada, Cayman Islands, Denmark, Guernsey, Jersey, Irlandia, Luxemburgh, Switzerland, Inggris, Amerika Serikat dan Virgin Islands. Ekspansi bank Islam ke seluruh dunia, baik dalam jumlah maupun dana yang dikuasai, disertai operasi-operasi yang dikaji di Mesir, Malaysia, Bangladesh, Jordania, Australia, Sudan, Iran dan Pakistan menunjukkan bahwa perbankan Islam sangat layak dan bank Islam benar-benar dapat beroperasi di negara manapun, memenuhi banyak sekali fungsi dan mengguriakan instrumen yang berbeda. Meskipun banyak bank telah mendapat dukungan modal yang banyak sekali dan mendapat perlindungan dari pemerintahan dan keluarga muslim terkemuka, tetapi bank Islam telah mempercayakan diri jauh lebih banyak pada lingkungan pasar kompetitif pada sistem perbankan campuran-konvensional.

Perbankan Islam merupakan sebuah pasar yang berkembang dan ada perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya di lokasi-lokasi yang berbeda. Misalnya pada sisi deposito, giro (current account) dijalankan terutama berdasarkan prinsip al-wadiah. Deposito tabungan juga diterima berdasarkan prinsip al-wadiah, tetapi “hadiah” kepada para deposan diberikan menurut kebijakan bank-bank Islam atas saldo minimum, sehingga para deposan juga sama-sama mendapat bagian laba.

Di Malaysia, keuntungan dari rekening tabungan Islami secara langsung bersaing dengan rekening tabungan bank-bank konvensional. Deposito investasi didasarkan pada prinsip mudharabah, tetapi terdapat banyak variasi. Islamic Bank of Bangladesh, misalnya menawarkan rekening deposito profit-loss sharing (PLS), rekening pemberitahuan khusus PLS dan rekening deposito berjangka PLS, sedangkan Bank Islam Malaysia mengoperasikan dua jenis deposito investasi, satu untuk masyarakat umum dan satu lagi untuk nasabah kelembagaan. Juga terdapat variasi-variasi yang menarik dalam pola penggunaan sumberdaya oleh bank-bank Islam. Misalnya, musyarakah telah menjadi cara investasi yang penting di Mesir dan Sudan, sedangkan di Malaysia cara ini nyaris tidak menonjol. Musyarakah yang berkurang (diminishing musyarakah) telah dipakai untuk permodalan kemitraan pembangunan perumahan di Australia. Jordan Islamic Bank telah melakukan investasi langsung dalam perumahan dan skema-skema investasi lainnya. Dengan  demikian institusi-institusi yang berdasarkan  prinsip syariah  ini  menunjukkan kinerja yang baik.

Bank Islam merupakan gabungan antara bank komersial dan bank investasi, dan akan menawarkan serangkaian produk pelayanan bagi para pelanggan yang mempunyai hubungan jangka panjang. Sebagian dari dana pembiayaannya akan digunakan untuk proyek-proyek tertentu atau ventura, sedangkan mayoritas pembiayaan yang bersifat jangka pendek akan tersedia dalam kerangka persetujuan ini. Investasi yang berorientasi kepada penyertaan modalnya, tidak mengijinkannya untuk meminjam jangka pendek dan memberikan pinjaman jangka panjang. Hal ini menyebabkan kecenderungan tidak mudah terkena krisis dibandingkan dengan bank konvensional.

Islamisasi dalam sektor perbankan mulai diterapkan di Iran pada bulan Maret 1984, ketika negara masih dalam suasana peperangan dan tengah mengalami resesi yang panjang. Dalam periode 1977-1988, GDP (Gross Domestic Product) riil masih mengalami pertumbuhan rata-rata yang negatif, yaitu -1,8 %. Tetapi pada periode 1988-1996 mengalami pertumbuhan rata-rata 3,5 % per tahun. Jika Perang Teluk 1990 dan 1991 dikesampingkan, laju pertumbuhannya sangat tinggi, yaitu 11,6 %. Laju pertumbuhan 1996 dan 1997 masing-masing 6,7 % dan 3,3 %. Defisit anggaran pemerintah nyaris tidak ada dan mencapai surplus anggaran marginal pada 1996.

Pengalaman Pakistan berbeda dengan Iran. Pakistan memilih melakukan proses Islamisasi secara gradual yang dimulai pada 1947, ketika Pakistan tampil menjadi sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat. Proses ini menjadi lebih terbentuk pada babak akhir 1970-an dan diberlakukan secara umum pada pertengahan 1985. Pendekatan kaum gradualis ini membolehkan hukum untuk menyesuaikan dengan persyaratan waktu, tapi juga menjadikan agenda reformasi macet dalam proses hukum dan banding yang lamai

Selama 18 tahun sebelum islamisasi perbankan (1961-1979), GDP meningkat dari 4 % menjadi 5,7 % pada periode 1979-1997. Namun demikian rata-rata defisit anggaran tahunan Pakistan yang semula 6,5 % dari GDP pada 1961-1979 temyata meningkat meskipun hanya kecil, yaitu menjadi 6,8 % GDP pada 1979-1997.

Keunggulan konsep perbankan Islam atas perbankan konvensional terletak dalam kenyataan bahwa Islam telah melenyapkan kezaliman bunga. Islam melarang bunga, karena tidak berpengaruh pada volume tabungan, dan bunga dapat menyebabkan depresi kronis juga memperlambat proses pemulihan, karena ia memperburuk masalah pengangguran dan akhirnya mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata.

Bank Islam dengan menggunakan sistem non bunga akan meringankan beban negara dari utang. Setiap tahun Amerika Serikat membayar jutaan dolar bunga atas hutang nasionalnya. Demikian juga, negara-negara yang djanggap kaya harus membayar bunga besar sekali atas hutang nasionalnya. Keberadaan hutang ini seharusnya tidak terjadi. Karena itu pembayaran bunga atasnya tidaklah seharusnya dilakukan.

Meskipun demikian, masih ada masalah yang harus diselesaikan untuk kemajuan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Masalah-masalah tersebut berkait dengan masalah hukum, daya tarik deposito yang terus bertahan dan pola operasi pendanaan yang dilaksanakan. Undang-undang perbankan di sebagian besar Negara tidak mengijinkan bank untuk terlibat langsung dalam bisnis yang menggunakan dana para deposan, atau paling tidak secara tegas membatasi investasi-investasi semacam itu hanya pada dana yang dipasok oleh para pemegang saham. Di negara-negara nonmuslim, mendirikan bank Islam harus sesuai dengan undang-undang yang ada di negara yang bersangkutan yang pada umumnya tidak kondusif untuk jenis pendanaan Profit and Loss Sharing (PLS) dalam sektor perbankan. Pasar sudah tidak lagi dalam masa pertumbuhannya, dan bank Islam tidak dapat menerima nasabah apa adanya. Terdapat banyak institusi, termasuk bank-bank konvensional, yang bersaing dengan bank-bank umum syariah melalui unit usaha syariah, dan pelajaran umum yang dapat dipetik dari pasar-pasar modal, sebagaimana dalam pasar-pasar lainnya adalah bahwa penyebaran laba dan margin laba mengalami penurunan begitu institusi-institusi keuangan yang baru masuk pasar. Tidak adanya instrumen jangka pendek juga menyulitkan bank Islam.

Di Indonesia bank Islam atau bank syariah dimulai pada 1991 dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatannya pada Mei 1992. Dalam periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada hal Indonesia, penduduk terbesarnya beragama Islam, maka menarik untuk diteliti.

Sebagai sebuah negara yang perekonomiannya terbuka, Indonesia tak luput;  dari imbas dinamika pasar keuangan global. Termasuk pula imbas dari krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat, yang menerpa negara-negara lainnya, dan kemudian melua,  menjadi krisis ekonomi secara global yang dirasakan sejak semester kedua tahun 2008.   International Monetary Fund (IMF) memperkirakan  terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 3% pada tahun 2009 perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, yang pada akhirnya berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian bagaimana dampak guncangan sistem keuangan global ini terhadap industri perbankan syariah di Indonesia?

Eskposure pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi; adalah dua faktor yang dinilai telah “menyelamatkan” bank syariah dari dampak langsung guncangan sistem keuangan global. Terbukti, selama tahun 2008 jaringan pelayanan bank syariah mengalami penambahan sebanyak 130 kantor cabang. Sehingga saat Ini sudah ada 1.440 kantor cabang bank konvensional yang memiliki layanan syariah.

Secara geografis, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Jumlah BUS (Bank Umum Syariah) bertambah, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah lima BUS.

Kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan yang baik (NPF, Net Performing Financing dibawaln 5%). Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2008 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6%  dari triwulan ketiga tahun 2007 atau menjadi 42,9% pada triwulan ketiga tahun 2008.

Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp. 37,7 trilyun. Sekali lagi industri perbankan syariah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan kinerja pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 60% sejak dikembangkannya pada tahun 1992, iB (baca ai-Bi, Islamic Bank) di Indonesia diperki-rakan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2009. Demikiran hasil analisis yang dikutip dari Outlook. Perbankan Syariah 2669; yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Perbankan syariah nasional pada tahun 2009 diperkirakan masih akan berada dalam fase highgrowth-nya. Optimisme tersebut berdasarkan kepada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain : realisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (BanhUmum Syariah), implementasi riil UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai kepastian hukum  berhasil mendorong peningkatan kapasitan bank-bank  syariah; implernentasi UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya, dukungan dari  Amandemen UU perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing. Iklim dunia usaha yang tetap kondusif di tengah aktivitas Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat dan preferensi untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah, serta realisasi penerbitan Corporate SUKUK oleh bank syariah  untuk memperkuat base capital  perbankan syariah. dengan positioning khas perbank­an syariah sebagai “lebih dari sekedar bank” (beyond banking}, yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta mendukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, kita yakin bahwa di masa-masa mendatang akan  semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank  syariah. Dan pada gilirannya hasil tersebut akan meningkatkan sigifikasi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas system keuangan nasional, bersama-sama: secara sinergis dengan bank kovensional dalam kerangka Dual banking System (system perbanbkan ganda). Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah mencakup Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional (Bank Indonesia, 2005). Pada 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah perangkat perundang-undangan diberlakukan.

Sejalan dengan perkembangan kelembagaan Bank Syariah, kas Perbankan Syariah juga meningkat setiap tahunnya. Pada Desember 2002, kas mencapai Rp. 62,38 milyar, meningkat menjadi Rp. 127,19 milyar pada Desember 2003 dan meningkat menjadi Rp 164,70 milyar pada Desember 2004 serta meningkat menjadi Rp. 224,82 milyar pada Desember 2005. Peningkatan kas juga diikuti peningkatan aset perbankan syariah yang cukup pesat. Pada Desember 2002, aset perbankan syariah baru mencapai Rp. 4,05 triliun, meningkat menjadi Rp. 7,86 triliun pada Desember 2003, meningkat tajam menjadi Rp. 15,33 triliun pada Desember 2004 dan pada Desember 2005 mencapai Rp. 20, 87 triliun.

Modal yang disetor Perbankan Syariah meningkat setiap tahun. Pada Desember 2002, modal disetor Rp. 523,70 milyar, meningkat menjadi Rp. 625,53 milyar pada Desember 2003 dan meningkat menjadi Rp 731,04 milyar pada Desember 2004 serta meningkat menjadi Rp. 951,22 milyar pada Desember 2005. Cadangan perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Pada Desember 2002, cadangan dari Rp. 32,78 milyar, meningkat menjadi Rp. 34,37 milyar pada Desember 2003 dan meningkat menjadi        Rp 98,74 milyar pada Desember 2004 serta meningkat menjadi Rp. 230,13 milyar pada Desember 2005. Laba perbankan syariah juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Desember 2002, laba perbankan syariah Rp. 47,39 milyar, meningkat menjadi Rp. 80,87 milyar pada Desember 2003, meningkat lagi menjadi Rp 125,925 milyar pada Desember 2004 dan meningkat menjadi Rp. 162,25 pada Desember 2005.

Dana Pihak Ketiga didominasi oleh Deposito Mudharabah, pangsa pasamya mencapai 58,83 % pada Desember 2005. Pada Desember 2002, Deposito Mudharabah Rp. 1,74 triliun, meningkat menjadi Rp. 3,48 triliun pada Desember 2003, meningkat menjadi Rp. 6,98 triliun pada Desember 2004 dan meningkat menjadi Rp. 9,17 triliun pada Desember 2005. Demikian pula Tabungan Mudharabah porsinya setiap tahun juga meningkat, dari Rp. 815,31 milyar pada Desember 2002 menjadi Rp. 1,6 triliun pada Desember 2003, meningkat lagi menjadi Rp. 3,26 triliun pada Desember 2004 dan meningkat hingga mencapai Rp. 4,37 triliun pada Desember 2005.

Perkembangan jumlah bank dan cabangnya, peningkatan aset dan peningkatan laba perbankan syariah ini memberikan indikasi bahwa bank dengan prinsip syariah ini berkinerja baik di Indonesia. Kinerja bank Islam dipengaruhi oleh prinsip syariah. Bank dengan menggunakan prinsip syariah dapat menyediakan pelayanan yang efisien terhadap bangsa, jika bank-bank tersebut didukung dengan hukum dan peraturan perbankan yang sesuai. Bank dengan menggunakan model Profit and Loss Sharing (PLS) dalam operasinya, sangat konduktif terhadap pengembangan ekonomi.

Sedangkan Giro Wadiah juga mengalami kenaikan dari Rp. 358,96 milyar pada Desember 2002 menjadi Rp. 637,48 milyar pada Desember 2003, meningkat lagi menjadi Rp. 1,62 triliun pada Desember 2004 dan meningkat lagi hingga mencapai Rp. 2,04 triliun pada Desember 2005. Meskipun demikian secara keseluruhan dana pihak ketiga perbankan syariah di dalam industri perbankan nasional baru mencapai 1,38 %. Kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sedikit meningkat pada Desember 2002 dibandingkan Desember 2003. Peningkatan kualitas pembiayaan tersebut ditunjukkan oleh menurunnya rasio Non Performing Financings (NPFs) dari 4,12 % pada Desember 2002 menjadi 2,34 % pada Desember 2003. Tetapi sedikit kualitas pembiayaan tersebut menurun pada Desember 2004, yaitu ditunjukkan dengan meningkatnya Non Performing Financings (NPFs) menjadi 2,35 % serta NPFs meningkat lagi menjadi 2,82 % pada Desember 2005. Meskipun demikian masih lebih baik dibanding dengan NPL industri perbankan nasional.

Dari label 1 . 1 ditunjukkan bahwa Financing Deposit Ratio (FDR) bank syariah dari Desember 2001 sampai Desember 2005, terletak antara 96 % sampai 113,48 %, menunjukkan bahwa bank syariah lebih dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dibandingkan industri bank secara nasional yang terletak antara 33,00 % sampai 60,82 %. Demikian pula kualitas pembiayaan perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan industri bank secara nasional. Non Performing Financing / Loan (NPF / NPL ) perbankan syariah dari Desember 200 1 sampai Desember 2005, terletak antara 2,34 % sampai    4,04 %, sedangkan Non Performing Loan (NPL) industri bank secara nasional yang terletak antara 4,70 % sampai 14,01 %. Meskipun demikian pangsa pasarnya perbankan syariah masih kecil sekali dibandingkan dengan seluruh perbankan nasional, yaitu baru mencapai 1,40 % dari Total Asset Seluruh Bank pada Desember 2005.

Demikian juga Deposit Fund perbankan syariah pangsa pasarnya masih kecil sekali dibandingkan dengan seluruh perbankan, yaitu baru mencapai 1,33% dari Total Deposit Fund seluruh bank nasional pada Desember 2005. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp. 1,90 triliun pada Desember 2001, meningkat menjadi Rp. 3,28 triliun pada Desember -2002, meningkat lagi menjadi Rp. 5,53 triliun pada Desember 2003, meningkat lagi menjadi Rp. 12,14 triliun pada Desember 2004 dan meningkat menjadi Rp. 15,37 triliun pada Desember 2005. Dengan demikian ada indikasi bahwa kinerja bank berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan Bank Syariah di Indonesia.

Peningkatan pembiayaan ini berarti pula peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan ke dalam pembiayaan bank. Pembiayaan harus diberikan untuk mendorong penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi menurut nilai-nilai Islam Bank dengan menggunakan prinsip syariah harus memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat yang mencakup, mengurusi orang lain dan zakat. Dengan demikian ada indikasi bahwa pelaksanaan prinsip syariah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan Bank Syariah di Indonesia.

Meskipun demikian pangsa pasarnya pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih kecil sekali dibandingkan dengan Seluruh perbankan, yaitu baru mencapai 2,26 % dari Total Pembiayaan Seluruh Bank pada Desember 2005. Pada hal sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Maka studi tentang Bank Syariah menjadi menarik. Pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada 1998, sistem bagi hasil perbankan Islam yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat relatif mempertahankan kinerja bank tersebut. Saat Bank Indonesia menetapkan rasio kecukupan modal (capital adequcy ratio / CAR) yang harus dimiliki bank minimum 4 %, Bank Muamalat memiliki 12%. Laba bersihnya Rp. 23,17 milyar pada 2003 meningkat menjadi Rp. 48,36 milyar pada 2004. Peningkatan ini juga diikuti peningkatan kesejahteraan karyawan dari Rp. 1,13 milyar pada 2003 menjadi Rp. 3,99 milyar   pada 2004.

Bank-bank dengan menggunakan prinsip syariah juga harus mensejahterakan karyawannya. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa bank dengan menggunakan prinsip syariah berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan dan kinerja bank juga berpengaruh dengan kesejahteraan karyawan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, : SKRIPSI  ini diberi judul : “Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan pada Bank Syariah Mandiri.

Demikianlah sobat kutipan Latar Belakang Bab I dari judul Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri. Skripsi di atas sudah benar-benar teruji karena sudah medapatkan Lembar Pengesahan dan Lembar Persetujuan dan sekripsi di atas sudah benar-benar komplet. Jika anda tertarik dengan Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri di atas anda dapat menghubungi saya melalui Contact Me di atas. Sekian dan terima kasih.

Related Post & Sponsor: Skripsi Dampak Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan

Makalah Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa Dan Negara

Skripsi Efektivitas Pelayanan Haji Dan Umrah Pada PT Arminareka Perdana Jakarta Pusat

Skripsi Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa

Skripsi Analisis Rasio Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Mengukur Tingkat Kinerja Keuangan

Skripsi Meningkatkan Kemampuan Menyimak Anak Kelompok A Melalui Metode Bercerita di RA Nurul Iman